India Sita Uang Rp. 10,5 Triliun Dari Xiaomi Karena Sengketa Perbatasan China-India

India menuduh Xiaomi melanggar undang-undang valuta asing (valas). Uang sebanyak 55,51 miliar rupee atau sekitar Rp 10,5 triliun disita. Dikutip dari Bloomberg, Selasa (2/5/2022), Badan Anti-Pencucian Uang India mengambil alih rekening bank Xiaomi Technology India di bawah ketentuan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing. Direktorat Penegakan menyebutkan bahwa unit lokal perusahaan mengirimkan uang ke tiga entitas berbasis asing yang memiliki hubungan dengan Xiaomi, dengan salah mengklaim bahwa itu untuk pembayaran royalti.

“Xiaomi India mendapatkan perangkat seluler yang sepenuhnya diproduksi dan produk lainnya dari pabrikan di India,” kata pihak Direktorat Penegakan dalam sebuah pernyataannya. “Perusahaan juga memberikan informasi yang menyesatkan kepada bank saat mengirimkan uang ke luar negeri.” Menanggapi laporan ini, Xiaomi membantah adanya penyitaan aset di India. Mereka punya alasan bawah pembayaran royaltinya dapat dibenarkan dan pernyataannya kepada lembaga keuangan telah akurat.

“Semua operasi kami secara tegas mematuhi hukum dan peraturan setempat,” kata Xiaomi India dalam posting Twitter-nya. “Pembayaran royalti yang dilakukan Xiaomi India ini adalah untuk teknologi dan IP berlisensi yang digunakan dalam produk kami versi India. Ini adalah pengaturan komersial yang sah untuk Xiaomi India untuk melakukan pembayaran royalti tersebut.” Perusahaan tidak mengatakan langkah apa yang akan diambil selanjutnya atau apakah akan beralih ke tindakan hukum untuk merebut kembali asetnya.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan otoritas pemerintah untuk mengklarifikasi kesalahpahaman apa pun,” katanya. Seperti diketahui India telah mengambil tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di negara itu sejak pasukan dari kedua negara bentrok pada tahun 2020. India memasukkan lebih dari 200 aplikasi seluler ke daftar hitam yang dibuat oleh developer asal China, termasuk layanan belanja dari Alibaba Group Holding Ltd. dari ByteDance Ltd. dan aplikasi yang digunakan pada ponsel Xiaomi.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengunjungi rekannya, Subrahmanyam Jaishankar, untuk pertama kalinya sejak ketegangan perbatasan meletus dalam upaya untuk mengatur ulang hubungan. “Saya akan menggambarkan situasi kita saat ini sebagai pekerjaan yang sedang berjalan,” kata Jaishankar saat itu.

Kecanggihan Drone DJI Dalam Perang Rusia Ukraina

Rusia dan Ukraina sama-sama mengerahkan drone DJI dan teknologinya dalam peperangan. Jika Ukraina memanfaatkan drone DJI untuk mengintai militer Rusia, Rusia terutama menggunakan teknologi DJI yang disebut sebagai AeroScope. DJI sendiri adalah produsen drone komersial asal China yang sangat terkenal karena keandalannya. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Mykhailo Fedorov menyebut bahwa DJI harus memblokir teknologinya yang dipakai Rusia. “Apakah Anda yakin ingin menjadi partner para pembunuh itu? Blokir produk Anda yang membantu Rusia membunuh para warga Ukraina,” tulisnya dalam surat ke DJI.

Jadi, apa itu DJI AeroScope? Awalnya, DJI meluncurkannya untuk keamanan publik. Jika ada drone yang tak bisa dikendalikan misalnya mendekati bandara atau stadion, penegak hukum bisa mengantisipasinya sejak dini. Seperti dikutip dari The Verge, Kamis (24/3/2022) setiap drone DJI memancarkan sinyal khusus yang tak hanya bisa menentukan posisi drone, melainkan juga pilotnya. Hal ini memudahkan jika polisi ingin mengawasi aktivitas drone DJI di suatu area.

Teknologi ini memang berisiko, bahkan di situasi biasa. Jika ada orang yang bisa mengakses AeroScope dan berniat jahat, mereka bisa mengganggu drone milik orang lain. Maka, DJI hanya menjual sistemnya ke lembaga tertentu. Namun DJI mungkin tak mengantisipasi jika Rusia memanfaatkannya dalam perang melawan Ukraina. AeroScope mungkin membuat militer Rusia mengetahui dengan persis lokasi pilot drone Ukraina dan bisa menggunakan informasi itu untuk melancarkan serangan.

Sejauh ini memang belum ada bukti valid Rusia memanfaatkan AeroScope, tapi pihak Ukraina sepertinya meyakininya. Buktinya, sang wakil perdana menteri sampai mengirimkan surat khusus meminta bantuan DJI agar menonaktifkan perangkat drone DJI beserta teknologinya yang digunakan oleh Rusia.

Perang antara Rusia dan Ukraina melibatkan beberapa drone tempur canggih dengan bom dahsyat. Namun rupanya tak hanya drone semacam itu yang dikerahkan, drone DJI mengambil peran tak kalah besar dalam pertempuran sengit ini. Drone DJI, perusahaan teknologi asal China, laris manis karena andal saat dioperasikan serta hasil rekamannya pun bagus. Namun dalam konflik Rusia dan Ukraina tersebut, drone DJI dipakai untuk kepentingan militer meskipun pihak DJI menegaskan produknya itu bukan untuk perang.

Biasanya, para pegiat drone di Ukraina akan menerbangkan perangkatnya untuk fotografi atau kegiatan lain seperti balapan. Namun sekarang, mereka bertaruh nyawa sebagai relawan yang memakai drone untuk mengintai tentara Rusia. “Kyiv membutuhkan kalian dan drone kalian di momen ini,” tulis sebuah postingan di Facebook baru-baru ini dari militer Ukraina kepada para warga Ukraina yang gemar main drone dan berpengalaman dalam mengoperasikannya.

Bahkan dalam sebuah video baru, tampak drone DJI di Ukraina dimanfaatkan untuk menjatuhkan granat yang menyasar militer Rusia. Namun di sisi lain, Rusia ternyata menggunakan produk serta teknologi DJI dengan lebih dahsyat lagi. Ukraina mengklaim Rusia telah memanfaatkan produk DJI untuk membantu mengarahkan rudal yang mengincar sasaran di Ukraina dan membunuh warga sipil. Tak hanya itu, Rusia disebut mengeksploitasi teknologi DJI yang disebut AeroScope.

DJI AeroScope itu dapat mendeteksi drone lain yang terbang sampai 50 kilometer. Kegunaannya sebenarnya adalah untuk mencegah terjadi tabrakan antar drone, namun pihak Rusia memanfaatkanya antara lain untuk mendeteksi drone Ukraina.

Seperti dikutip dari Associated Press, Rabu (23/3/2022) Wakil Perdana Menteri Ukraina, Mykhailo Fedorov pun merasa kesal. Ia meminta DJI memblokir teknologi maupun produk drone DJI agar tidak bisa digunakan oleh Rusia. Fedorov mengklaim, pihak Rusia dengan bantuan navgigasi dari produk DJI, telah menembakkan rudal yang membunuh ratusan warga sipil Ukraia, termasuk anak-anak. “Tentara Rusia telah memakai produk DJI untuk menavigasi rudal mereka. Blokir produk Anda yang telah membantu RUsia membunuh para warga Ukraina,” tulisnya di Twitter.

DJI dalam balasannya menyebut bahwa mereka tidak bisa menonaktifkan drone yang dipakai oleh para individu, namun dapat melakukan pembatasan software sehingga drone tidak bisa mendekati bandara atau area sensitif lainnya.

Namun hal itu tidak hanya akan menimpa drone milik Rusia, melainkan seluruh drone yang dioperasikan di Ukraina. Mengenai teknologi AeroSpace, pihak DJI menyebut tidak bisa menonaktifkannya. “Dear Wakil PM Fedorov, seluruh produk DJI didesain untuk dipakai warga sipil dan tidak memenuhi spesifikasi militer. Ssstem DJI AeroSpace diberikan pada seluruh drone baru. Fungsionalitas ini tidak bisa dimatikan,” sebut DJI.

Biasanya, para enthusiast drone di Ukraina akan menerbangkan perangkatnya untuk fotografi atau kegiatan lain seperti balapan. Namun sekarang, mereka bertaruh nyawa sebagai relawan yang memakai drone untuk mengintai tentara Rusia. “Kyiv membutuhkan kalian dan drone kalian di momen ini,” tulis sebuah postingan di Facebook baru-baru ini dari militer Ukraina kepada para warga Ukraina yang gemar main drone dan berpengalaman dalam mengoperasikannya.

Seperti di banyak negara, drone yang digemari di sana misalnya adalah DJI buatan perusahaan asal China. Seorang pebisnis di Kyiv bahkan membagikan 300 drone buatan DJI untuk mengintai Rusia. Yang lainnya berusaha mencari tambahan drone dengan meminta bantuan dari Polandia dan negara Eropa lainnya. “Mengapa kami melakukan hal ini? Tidak ada pilihan lain. Ini adalah Tanah Air kami, rumah kamu,” kata Denys Sushko, bos perusahaan drone Ukraina, DroneUA.

“Kami benar-benar menggunakan semua hal yang bisa membantu untuk melindungi negara kami dan drone adalah perangkat yang bagus untuk mendapat data real time. Setiap orang mengupayakan apa yang mereka bisa,” kata dia seperti dikutip dari Associated Press. Tentu drone komersial seperti DJI bukanlah drone untuk pertempuran seperti drone buatan Turki Bayraktar TB2 misalnya. Namun drone tersebut bisa menjadi perangkat mata-mata yang efektif, misalnya mengintai konvoi Rusia dan membagikannya ke tentara Ukraina. Sebagian drone dibekali pula dengan night vision dan sensor panas.

Namun memang ada beberapa kelemahannya. Misalnya drone DJI menyediakan tool yang bisa menentukan lokasi sebuah drone, khususnya jika yang mengoperasikannya kurang berpengalaman, dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukan DJI dengan data itu. DJI tidak menjelaskan apakah drone mereka dapat dideteksi oleh pihak Rusia. Juru bicara DJI menyebut bahwa mereka tidak pernah mengira perangkatnya akan dimanfaatkan dalam situasi perang. “Risiko terhadap operator drone di Ukraina besar. Dengan menentukan lokasi operator bisa berujung pada tembakan rudal,” sebut pengamat keamanan drone dari Australia, Mike Monnik.

Ukraina kabarnya mendapat bantuan drone bunuh diri canggih dari Amerika Serikat untuk menghadapi Rusia, yaitu Switchblade. Namun rupanya, Rusia dilaporkan lebih dulu menyerang dengan drone sejenis.
Menteri Dalam Negeri Ukraina memajang drone KUB-BLA milik Rusia rusak di sebuah jalan. Tampaknya, drone itu berhasil ditembak jatuh oleh tentara Ukraina sebelum melancarkan aksinya. Seperti dikutip detikINET dari News.com.au, Selasa (22/3/2022) drone Rusia yang diperkenalkan pertama kali di tahun 2019 ini bentang sayapnya 1,2 meter dan diterbangkan dengan launcher portabel. Ia dapat terbang sampai 30 menit dengan top speed 130 km per jam.

Drone buatan perusahaan Rusia bernama ZALA Aero ini punya kecerdasan buatan untuk menentukan sasaran dan menghancurkannya. Ia akan menubrukkan diri ke target dan meledakkan bom seberat 3 kilogram. Perusahaan pembuatnya itu mengklaim drone ini punya sistem deteksi pintar dan dapat mengenali obyek secara real time. Pengoperasian drone semacam ini menimbulkan kekhawatiran akan makin bangkitnya senjata berbasis kecerdasan buatan yang bisa sangat berbahaya di masa mendatang.

“Kita akan melihat lebih banyak lagi senjata mematikan otonom semacam drone itu kecuali lebih banyak negara barat mulai melarangnya,” kata profesor Max Tegmark dari MIT. Dia sudah lama menentang dikembangkannya senjata otonom semacam itu. Namun demikian, menurut pakar teknologi militer Michael Horowitz, sebenarnya drone semacam itu belum sepenuhnya otonom dan masih memerlukan campur tangan manusia

“Perusahaan yang memproduksi drone itu membicarakan fitur otonomnya, namun seringkali masih melibatkan operator manusia untuk manuvernya dan memperbaiki jalurnya, bukan seperti yang dibayangkan oleh komunitas internasional,” kata dia.

Akun Kredivo Banyak Jadi Incaran Hacker Untuk Raup Keuntungan

Beberapa pengguna fintech atau pinjaman online (pinjol) Kredivo mengaku mendapat tagihan untuk transaksi fiktif usai akun mereka diretas oleh oknum yang mengaku berasal dari Kredivo.
Tagihan salah satunya dialami Doni. Ia bercerita awalnya mendapat panggilan Whatsapp dari seseorang yang mengaku berasal dari Kredivo.

Doni menyebut orang tersebut menggunakan nomor bisnis dan menggunakan foto Kredivo untuk meyakinkannya. Tak hanya itu, pelaku juga mengetahui informasi pribadinya seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan nama lengkapnya.

Sontak, ia pun percaya bahwa orang tersebut berasal dari Kredivo. Dari sana ia diminta untuk log out akun untuk upgrade akunnya. Ia juga diiming-imingi poin lebih. Sebagai pengemudi ojek online (ojol), ia mengaku juga pernah diminta melakukan hal serupa untuk upgrade akun, maka tanpa pikir panjang ia pun keluar dari akun Kredivonya.

Usai itu, ia mengklik tautan yang dikirimkan oleh pelaku mendapat kode OTP dan masuk seperti biasanya. Namun, ketika masuk ia dikejutkan dengan tagihan Rp11,4 juta yang menyambutnya. Doni ditagih untuk pembelian 3 handphone yang dibeli dari e-commerce Bukalapak. Ia menyebut kejadian terjadi pada 24 Oktober 2021 lalu.

Ia menyebut pelaku hanya butuh waktu kurang dari 30 menit untuk melancarkan aksinya.

“Ternyata akun saya dicolong mereka, masuk aplikasi, dan lumayan besar juga jumlah tagihan saya Rp11,4 juta. Pembelian di Bukalapak dan saya sudah konfirmasi melalui CS Kredivo,” jelasnya. Keesokan harinya ia mendatangi kantor Kredivo di Senayan untuk melaporkan transaksi tersebut. Namun, Doni menyebut sesampainya di kantor Kredivo, ia hanya diminta untuk menunggu tanpa kepastian.

Dia menuturkan keluhannya pun hanya bisa disampaikan lewat video call karena masih di era pandemi. Tak puas, ia juga mendatangi kantor Bukalapak. Setali tiga uang, ia pun tak mendapat bantuan yang diharapkan. Menurut Doni, pihak Bukalapak menyebut pihak Kredivo seharusnya menemui mereka karena Doni merupakan korban.

Namun, Doni mengatakan pihak Kredivo juga mengklaim bahwa mereka juga korban dari modus penipuan tersebut. Sudah jatuh tertimpa tangga, Doni mengatakan ia kini dibebankan bunga serta biaya denda jatuh tempo transaksi fiktif tersebut senilai Rp900 ribu. Ia juga sudah melapor ke Polres Bekasi, namun hingga kini belum jelas seperti apa penanganan kasusnya.

Segendang sepenarian dengan Doni, Khalid W (25) juga mengalami nasib sama. Awalnya Khalid hanya berniat menutup akun Kredivonya yang sudah tersisa tagihan Rp100 ribu.
Pada akhir Oktober lalu ia menelepon CS Kredivo dan dari sana ia mengaku mendapat tawaran untuk dibantu via Whatsapp. Khalid mengaku tak curiga karena oknum yang mengirimkannya pesan Whatsapp mengetahui nama lengkap ibunya dan tanggal lahirnya.

Dari sana ia diarahkan untuk meng-klik link yang memungkinkan akunnya diretas. Malang, begitu masuk kembali ke akun Kredivonya, Khalid sudah disambut tagihan dua pembelian CCTV senilai Rp8,6 juta. “Saya konfirmasi masa tagihan saya Rp100 ribu jadi Rp8 juta begini? Mana saya ga pernah download Bukalapak,” ujarnya.

Ketika memprotes ke pelaku, ia malah diarahkan untuk meminta pengguna Kredivo lainnya melakukan hal serupa untuk memulihkan akun Khalid. Ujung-ujungnya, akun teman Khalid pun diretas dan hal serupa menimpa teman Khalid.

“Punya temen saya kena juga gara-gara saya, kena Rp11 juta dengan modus sama. Jadi untuk bantu backup supaya pulih lagi katanya harus ada akun Kredivo teman supaya pulih, eh malah kena dua-duanya,” terangnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi mengenai masalah itu, VP Marketing & Communication Kredivo Indina Andamari mengakui per 2 Desember 2021 pihaknya telah menerima lima laporan dugaan penyalahgunaan akun yang mengakibatkan adanya transaksi Kredivo di Bukalapak. Sampai saat ini, ia mengklaim masih berkoordinasi dengan para pelapor dan pihak kepolisian terkait penyelidikan kasus tersebut.

“Kredivo juga telah membuat laporan kepada Polda Metro Jaya atas dugaan tindakan penipuan yang mengatasnamakan Kredivo tersebut,” kata dia. Selain itu, ia juga menyebut Kredivo telah melakukan penyelidikan internal terkait kasus tersebut. Dan dari hasil penyelidikan itu, dia memastikan tidak ada kebocoran internal yang terjadi.

“Kredivo sangat berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pengguna dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas nomor 1 perusahaan. Kredivo selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk para pengguna dan akan mendampingi korban untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

India menyatakan Kredivo tidak pernah meminta data sensitif seperti PIN, kode OTP, dan jawaban pertanyaan keamanan akun pengguna. “Segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi atau akun Kredivo selalu dilakukan melalui akun resmi Kredivo atau nomor telepon resmi Kredivo,” tutupnya.

Chip Terbang Terkecil Berhasil Dibuat Oleh Manusia

Penampakan microchip bersayap terkecil yang pernah dibuat manusia ini menarik untuk dibahas. Apa tujuan dibuatnya microchip terbang ini? Lalu apa yang bisa dilakukan oleh microchip bersayap ini?
Terinspirasi oleh cara pohon seperti maple menyebarkan benih mereka menggunakan sedikit lebih dari angin sepoi-sepoi, para peneliti mengembangkan berbagai microchip terbang kecil — bahkan tidak lebih besar dari sebutir pasir. Microchip atau ‘microflier’ terbang ini menangkap angin dan berputar seperti helikopter menuju tanah. Sebagaimana dikutip dari Science Alert, Kamis (30/9/2021).

Microfliers, yang dirancang oleh tim di Northwestern University di Illinois, dapat dikemas dengan teknologi ultra-miniatur, termasuk sensor, sumber daya, antena untuk komunikasi nirkabel, dan bahkan memori tertanam untuk penyimpanan data.

“Tujuan kami adalah menambahkan penerbangan bersayap ke sistem elektronik skala kecil, dengan gagasan bahwa kemampuan ini akan memungkinkan kami untuk mendistribusikan perangkat elektronik mini yang sangat fungsional untuk merasakan lingkungan untuk pemantauan kontaminasi, pengawasan populasi, atau pelacakan penyakit,” kata John A Rogers, dari Northwestern yang memimpin pengembangan perangkat baru ini.

Penampakan microchip bersayap terkecil yang pernah dibuat manusia, tidak lebih besar dari butiran pasir. Foto: Northwestern University. Tim insinyur ingin merancang perangkat yang akan bertahan di udara selama mungkin dengan tujuan memungkinkan mereka untuk memaksimalkan pengumpulan data yang relevan. Ketika microflier jatuh di udara, sayapnya berinteraksi dengan udara untuk menciptakan gerakan rotasi yang lambat dan stabil.

“Kami berpikir bahwa kami mengalahkan alam. Setidaknya dalam arti sempit bahwa kami telah mampu membangun struktur yang jatuh dengan lintasan yang lebih stabil dan pada kecepatan terminal yang lebih lambat daripada benih setara yang akan Anda lihat dari tanaman atau pohon,” kata Rogers. “Kami juga mampu membangun struktur terbang helikopter ini dengan ukuran yang jauh lebih kecil daripada yang ditemukan di alam,” sambungnya.

Rogers percaya perangkat ini berpotensi dijatuhkan dari langit secara massal dan tersebar untuk memantau upaya perbaikan lingkungan setelah tumpahan minyak, atau untuk melacak tingkat polusi udara di ketinggian yang berbeda. Namun ada ironi bahwa ini akan berpotensi menciptakan polutan lingkungan baru. Rogers dan timnya menuliskan dalam makalah mereka yakni metode yang efisien untuk pembuangan harus dipertimbangkan secara hati-hati.

Salah satu solusi masalah ini adalah membuat perangkat yang dibuat dari bahan yang secara alami diserap ke lingkungan melalui reaksi kimia dan/atau disintegrasi fisik menjadi produk akhir yang tidak berbahaya. Untungnya, laboratorium Rogers mengembangkan elektronik transien yang mampu larut dalam air setelah tidak lagi berguna.

“Kami membuat sistem elektronik transien fisik seperti itu menggunakan polimer yang dapat terdegradasi, konduktor yang dapat dikomposkan, dan chip sirkuit terpadu yang dapat larut yang secara alami menghilang menjadi produk akhir yang ramah lingkungan saat terkena air,” kata Rogers.

“Kami menyadari bahwa pemulihan koleksi mikroflier dalam jumlah besar mungkin sulit. Untuk mengatasi masalah ini, versi yang dapat diserap lingkungan ini larut secara alami dan tidak berbahaya,” tandasnya. Penelitian ini sudah dipublikasikan di jurnal Nature.

Profil Dr Lois Pembuat Pernyataan COVID-19 Bukan Virus

Belakangan ini sosok seorang perempuan yang mengaku dr Lois membuat heboh. Pernyataannya yang menjadi kontroversi soal ‘COVID-19 bukan virus’ hingga pasien yang meninggal karena interaksi antarobat, membuat dr Lois jadi sorotan. Bahkan, seorang pengacara berencana melaporkan dr Lois ke Polda Metro Jaya hari ini. Dokter Lois dinilai telah menimbulkan keonaran gara-gara pernyataan kontroversinya itu.

“Siang ini jam 14.00 saya akan melaporkan dr Lois ke Polda Metro Jaya,” ujar pengacara Pitra Romadhoni kepada wartawan, Senin (12/7/2021). Pitra mengatakan pernyataan kontroversi dr Lois ini telah menimbulkan keonaran. “Sehubungan dengan pernyataan dr Lois ‘Covid-19 Bukan Virus’, sehingga diduga pernyataan tersebut dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat,” katanya.

Dokter Lois akan dilaporkan terkait dugaan Pasal 14 Dan 15 UU No 1 tahun 1946 Jo Pasal 45 A ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang kabar tidak pasti yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat.

Dipanggil MKEK
Pernyataan dr Lois ini membuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bertindak. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Daeng M Faqih menegaskan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran akan memanggil dr Lois. “Yang bersangkutan akan dipanggil MKEK untuk diminta klarifikasi,” demikian tegas Daeng. Pernyataan dokter Lois berawal dari wawancara Hotman Paris di sebuah talkshow stasiun televisi.

“Ibu sebagai dokter. percaya nggak ada Corona?” tanya Hotman Paris dalam sebuah talkshow. “Nggak, nggak percaya pak,” jawab dokter Lois. dr Tirta yang juga berada dalam talkshow diminta ikut menanggapi.

Menepis tudingan dokter Lois, dr Tirta menegaskan fakta di lapangan menjadi bukti nyata COVID-19 itu nyata. Termasuk, beberapa kasus yang menyebabkan pasien perlu dirawat di RS. “Kita kan berpendapat harus dipertanggungjawabkan. Data-data dari berbagai rumah sakit juga ada. Maksudnya data-datanya dari mana? Kalau data di lapangan kan memang ada,” sebutnya.

Nama dr Lois kini jadi perbincangan panas di media sosial. Setelah blak-blakan menyangkal COVID-19 di acara televisi, kini ia dipanggil oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban ilmiah. dr Tirta alias Tirta Mandira Hudhi angkat bicara. Pasalnya, sosok dr Lois disebut-sebut sudah pernah berseteru dengan dr Tirta terkait COVID-19. Lewat live Instagramnya, dr Tirta membongkar bahwa status dr Lois sebagai dokter kini dipertanyakan lantaran izinnya tidak aktif sejak 2017.

dr Lois juga disebut tidak menangani pasien selama pandemi COVID-19, baik menjadi relawan atau praktek. “Ibu Lois ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke ketua IDI Pusat dr Daeng dan saya konfirmasi ke ketua MKEK yaitu dr Pukofisa, beliau mengatakan bahwa dr Lois tidak terdaftar di anggota IDI. Semua dokter di Indonesia harus terikat dalam organisasi profesi IDI,” ujar dr Tirta dikutip dari unggahan Instagramnya atas izin yang bersangkutan, Minggu (11/7/2021).

“Ingat, ibu Lois tidak terdaftar sebagai anggota IDI. Status dokternya dipertanyakan, STR (Surat Tanda Registrasi) beliau tidak aktif sejak 2017,” lanjutnya. Ia mengaku, sempat mengira akun media sosial dr Lois adalah fake account lantaran domisilinya tidak jelas. Namun kini lantaran pernyataan kontroversialnya di acara televisi viral, dr Tirta menegaskan, perlu ada pertanggungjawaban agar tak menjadi pembohongan publik. Tak lain, dengan cara memberikan klarifikasi dan pembuktian ilmiah di hadapan MKEK IDI.

“Ada pun berita yang disebarkan Ibu Lois terkait interaksi obat, terkait anti masker, terkait mengatakan COVID tidak ada, terkait mengatakan bahwa yang meninggal karena COVID tidak ada, terkait informasi vitamin C setiap jam secara ilmiah harus dibuktikan,” tegasnya. “Jika tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka PB IDI pasti sekali lagi akan menimbang-nimbang, mengurus sesuai hukum yang berlaku. Kasus ini juga sudah diamati oleh pihak berwajib di antaranya Polda Metro jaya dan Polri,” sambung dr Tirta.

okter kontroversial, Lois Owein dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang menimbulkan misinformasi hingga pro-kontra di masyarakat. Hal itu disampaikan oleh dokter sekaligus aktivis Tirta Mandira Hudhi yang menyebutkan hari ini Senin, 12 Juli 2021 akan ada press rilis dari dr. Lois. “Press release terkait ibu lois dilakukan besok di @poldametrojaya , antara jam 13.00-16.00. Kalau cuaca mendukung. Kalo mendung yo reschedule,” tulis dr. Tirta di akun Instagramnya, Minggu, 11 Juli 2021 malam.

Dr. Tirta juga menyampaikan saat ini yang bersangkutan sudah ada di Polda Metro Jaya. Menurut dr. Tirta, informasi yang diberikan oleh dr. Lois membuat masyarakat bingung. “Info yang tidak bisa dibuktikan itu hoax. Apalagi di kala pandemi, kasian warga bingung,” tulis dr Tirta. Dia juga menjelaskan sudah mengajak dr. Lois untuk klarifikasi dan solusi, namun tidak mau dan ditolak.

“Diajak klarifikasi ga mau, solusi? Ya begini saja. Stelah dibuatin wadah. Dikasi undangan ditolak. Oke ini langkah terakhir yang dibuat,” katanya. Diberitakan Pikiran-rakyat.com sebelumnya, nama dr Lois menjadi perbincangan lantaran tak percaya pandemi Covid-19. Ketidakpercayaan dr Lois ditegaskan di acara talk show yang diunggah di kanal Youtube Hotman Paris Official pada Jumat, 9 Juli 2021. Usai acara itu, dr. Lois Owien akhirnya akan dipanggil Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) atas ‘konspirasi’ Covid-19 yang kerap dilontarkannya.***

Cara Download Ulang Sertifikat Vaksinasi COVID-19

Sertifikat vaksin dalam bentuk kertas yang hilang setelah melakukan vaksinasi Covid-19 bisa didapat kembali dengan mengunduh (download) dan mencetak ulang sertifikat tersebut dari situs web dan aplikasi Peduli Lindungi. Sertifikat vaksin sendiri adalah tanda yang menunjukkan status vaksinasi seseorang. Sertifikat ini akan menunjukkan apakah seseorang belum di vaksin, sudah mendapat suntikan pertama, atau sudah selesai semua tahap vaksinasi hingga suntikan kedua. Sebab, vaksinasi Covid-19 harus melewati dua tahap penyuntikan.

Sertifikasi vaksin akan didapat untuk semua peserta vaksinasi baik mereka yang disuntik dengan vaksin Sinovac, AstraZeneca, atau Sinopharm. Dalam sertifikat akan ditunjukkan keterangan nama, NIK, tanggal lahir, nomor sertifikasi vaksin, tanggal pelaksanaan vaksin, disertai kode QR. Lantaran berisi sejumlah informasi pribadi seperti nomor NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengimbau agar masyarakat yang telah menjalani Vaksinasi Covid-19 tahap pertama dan kedua untuk melindungi data pribadi dengan tidak menyebarluaskan sertifikat digital tersebut.

Kominfo menegaskan sertifikat digital hanya digunakan secara pribadi dan hanya untuk keperluan khusus, karena dalam sertifikat tersebut terdapat QR Code yang wajib dilindungi. “Di dalam QR Code itu ada data pribadi, jadi sertifikat digital kita peroleh, tapi di saat bersamaan kita menjaga data pribadi kita, dengan cara tidak mengedarkannya untuk kepentingan yang tidak semestinya,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate lewat keterangan resmi (16/3).

Berikut cara mengunduh (download) untuk mendapatkan sertifikasi vaksin Covid-19 yang hilang.

Download Sertifikat Vaksin -19 lewat SMS. Setelah melakukan vaksinasi, pengguna akan mendapat SMS berisi tautan ke sertifikat vaksin yang ada di laman pedulilindungi.

Tiap selesai melakukan vaksinasi Covid-19, pengguna akan mendapatkan SMS itu. Sehingga, jika sudah selesai melakukan vaksinasi sebanyak dua kali, Anda akan mendapat dua SMS. Untuk mengecek sertifikat vaksin Covid-19, klik tautan yang ada pada SMS untuk memunculkan sertifikat.

Untuk mengunduh dan mencetak sertifikat lakukan hal berikut:

1. Klik menu berupa titik tiga di kanan atas smartphone pada peramban Chrome, pilih tanda panah ke bawah di bagian paling atas panel bersebelahan dengan tanda bintang dan huruf i. File png pun akan terunduh, klik open untuk membuka file.
2. Cara mudah untuk menyimpan sertifikat tentu dengan menangkap layar (screenshot).
3. Untuk mencetak sertifikat klik menu, lantas pilih Share pada bagian dropdown menu, lantas pilih print pada kotak pilihan lain yang muncul.

Cara mendapat sertifikat vaksin Covid-19 hilang lewat website PeduliLindungi. Sertifikat vaksin online juga bisa didapat lewat situs web resmi PeduliLindungi di https://pedulilindungi.id/ dengan cara berikut:

1. Klik Login/ Register di sudut kanan atas situs.
2. Jika sudah memiliki akun, klik Login sekarang. Jika belum pernah membuat akun, pilih Buat akun PeduliLindungi.
3. Masukkan nama lengkap dan nomor ponsel yang digunakan saat melakukan vaksin.
4. Jika sudah login, klik profil yang tertera dengan nama depan pengguna di sudut kanan atas
5. Lantas pilih sertifikat vaksin dengan mengklik profil di kanan atas situs. Lalu klik menu “Sertifikat Vaksin”, lantas Sertifikat vaksin pertama maupun kedua Anda akan muncul.
6. Anda bisa download sertifikat vaksin tersebut dengan klik “Unduh Sertifikat”

Untuk mencetak, file unduhan yang ada di Galeri ponsel bisa dikirm via email agar bisa dicetak di PC atau laptop yang terhubung dengan printer. Beberapa syarat menampilkan sertifikat vaksin lewat situs:

1. Untuk dapat menampilkan sertifikat vaksin di situs ini, Anda harus login terlebih dulu. Sebab, jika Anda langsung melakukan pencarian status lewat bar pencarian di halaman awal situs ini tanpa login, data yang ditampilkan tidak akurat. Misal, Anda hanya tertulis sudah melakukan satu kali vaksin, padahal sudah selesai dua kali. Jika sudah login dengan nomor ponsel yang tepat, maka akan tertera data yang benar.
2. Sebaiknya, login dulu nomor telepon yang akan digunakan untuk mendaftar vaksin atau nomor yang digunakan saat melakukan vaksinasi. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke SMS nomor ponsel. Sebab jika salah memasukkan nomor ponsel, bisa menyebabkan akun Anda tidak teridentifikasi sudah melakukan vaksin.

Cara mendapat Sertifikat Vaksin Covid-19 hilang lewat aplikasi PeduliLindungi. Sertifikat vaksin juga bisa dilihat lewat aplikasi PeduliLindungi yang tersedia untuk perangkat Android maupun iOS.

1. Unduh aplikasi PeduliLindungi melalui Google Playstore maupun Apple Appstore.
2. Login dengan nomor ponsel yang terdaftar saat melakukan vaksinasi.
3. Masuk ke akun PeduliLindungi Anda dengan kode OTP SMS yang dikirim ke nomor ponsel.
4. Klik ikon akun yang terletak di pojok kanan atas aplikasi PeduliLindungi, lalu pilih Sertifikat Vaksin untuk melihat sertifikat vaksin. Informasi vaksinasi Anda pun akan ditampilkan.
5. Klik “Unduh Sertifikat” untuk mendownload dan menyimpan sertifikat vaksin Covid-19 tersebut.

Untuk mencetak kembali sertifikat vaksin yang hilang lewat aplikasi, bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti diatas.

Cara Mendapatkan Sertifikat Vaksin COVID-19

Sejumlah masyarakat menyebut tidak mendapatkan pesan singkat atau SMS yang berisi link sertifikat vaksin Covid-19, padahal mereka mengaku telah mendapat suntikan vaksin kedua virus corona. Sertifikat vaksin Covid-19 menjadi prasyarat melakukan perjalanan jauh pada masa PPKM darurat, 3 hingga 20 Juli 2021. Sertifikat vaksin dapat diunduh lewat situs Pedulilindungi.id.

Namun demikian, hingga saat ini sebagian orang mengatakan belum menerima sertifikat vaksinasi, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menjelaskan kemungkinan yang terjadi jika tidak mendapatkan sertifikat vaksin usai vaksinasi.

Penyebab pertama, ia mengatakan ada jeda penerbitan sertifikat vaksin karena adanya antrian pengiriman input pada sistem satu data. Lalu, ada juga kemungkinan data nomor ponsel masyarakat kosong, atau data tidak sesuai pada saat pendaftaran. “Data nomor HP kosong atau tidak sesuai dengan yang digunakan saat mendaftar di Pedulilindungi.id,” ujar Dedy kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/7).

Di samping itu ada pula masyarakat yang mempertanyakan usai vaksin kedua Covid-19, ada yang menerima pesan sertifikat cara langsung, sebagian tidak. Menurutnya hal itu disebabkan oleh nomor HP yang tidak sama, atau terjadi kegagalan dalam pengiriman SMS.Lebih dari itu, perlu dilakukan investigasi lebih detail dengan mencantumkan nomor HP yang tidak menerima SMS, untuk dilihat di log sistem yang digunakan.

Pada prinsipnya, dijelaskan Dedy, penerbitan sertifikat vaksin dilakukan secara otomatis oleh sistem, usai petugas fasilitas kesehatan melakukan input informasi pelaksanaan vaksin pada sistem PeduliLindungi.id.

Penemu Antivirus McAfee Bunuh Diri Karena Kasus Penggelapan Pajak

Janda pendiri software antivirus McAfee, John McAfee, Janice McAfee menyalahkan pihak berwenang Amerika Serikat atas kematian mantan suaminya. Janice meyakini suaminya tewas bukan karena bunuh diri di penjara Barcelona, Rabu (23/6). Pria berusia 75 tahun itu ditemukan tewas setelah pengadilan tinggi Spanyol mengizinkan McAfee diekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan penggelapan pajak.

Dikutip dari CNN, Senin (28/6), Janice menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap mendiang suaminya, setelah mengklaim suaminya tewas bukan karena bunuh diri dalam penjara. Penyebab kematian McAfee masih dalam penyelidikan, kata juru bicara Pengadilan Tinggi Catalonia.Pengacara Janice McAfee, Javier Villalba, mengatakan kepada media setempat bahwa pihak keluarga sedang menunggu autopsi guna menguak misteri kematian McAfee. Javier mengaku dihubungi beberapa jam sebelum McAfee ditemukan tewas.

“Kata-kata terakhirnya kepadaku adalah “Aku mencintaimu dan aku akan meneleponmu nanti malam”, kata Janice. “Kata-kata itu bukan ucapan seseorang yang ingin bunuh diri,” ujar Janice kemudian. John McAfee ditangkap di bandara Barcelona pada Oktober 2020 atas surat perintah yang dikeluarkan oleh jaksa di Tennessee karena diduga menghindari pajak lebih dari US$4 juta beberapa bulan sebelumnya.

Dia diduga gagal mengajukan pajak selama empat tahun meski telah menghasilkan pendapatan jutaan dollar 2014 dan 2018. Para hakim Spanyol menyetujui ekstradisinya untuk menghadapi dakwaan untuk tahun pajak 2016, 2017 dan 2018. Menurut dokumen pengadilan, pendapatan ini diperoleh dari mempromosikan cryptocurrency, pekerjaan konsultasi, ceramah, dan menjual hak atas kisah hidupnya untuk sebuah film dokumenter.

Dalam sidang virtual di pengadilan Spanyol awal bulan ini, McAfee berpendapat bahwa tuduhan penggelapan pajak di AS bermotif politik, seperti dilaporkan Associated Press. Meski demikian, saat ini John McAfee sudah tidak terafiliasi dengan perusahaan anti malware yang didirikannya itu.

Pengusaha teknologi Amerika Serikat kelahiran Inggris ini diduga tewas akibat bunuh diri di penjara Barcelona. Hal itu terjadi setelah pengadilan tinggi Spanyol mengizinkan ia di ekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan penggelapan pajak, seperti diungkap pengacaranya kepada Reuters. Pria berusia 75 tahun itu, baru-baru ini terlibat dengan serangkaian masalah hukum di AS.

McAfee ditemukan tewas di selnya di penjara dekat Barcelona pada Rabu sekitar pukul 1 siang. Saat itu, ia sempat ditangani oleh petugas medis darurat, jelas juru bicara Pengadilan Tinggi Catalonia kepada CNN. Sebuah pernyataan dari Departemen Kehakiman pemerintah daerah Catalonia, yang mengelola penjara di sana, mengatakan bahwa petugas medis penjara dan penjaga berusaha melakukan prosedur penyelamatan jiwa setelah McAfee ditemukan. Tapi, mereka tidak berhasil. Lebih lanjut, menurutnya penyebab kematian sedang diselidiki. Dalam pernyataan disebutkan “bukti menunjukkan” bahwa McAfee bisa saja meninggal karena bunuh diri.

Kematiannya terjadi setelah putusan dari panel tiga hakim di Pengadilan Nasional Spanyol di Madrid minggu ini. Putusan itu mengharuskan McAfee diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan di negara asalnya. Dokumen pengadilan menyebut, ia masih bisa mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

McAfee ditangkap di Spanyol pada Oktober setelah didakwa di Amerika Serikat karena penggelapan pajak beberapa bulan sebelumnya. Tak disebutkan jumlah utang dalam surat dakwaan. Dia diduga gagal mengajukan pajak selama empat tahun meski telah menghasilkan pendapatan jutaan dollar 2014 dan 2018. Para hakim Spanyol menyetujui ekstradisinya untuk menghadapi dakwaan untuk tahun pajak 2016, 2017 dan 2018.

Menurut dokumen pengadilan, pendapatan ini diperoleh dari mempromosikan cryptocurrency, pekerjaan konsultasi, ceramah, dan menjual hak atas kisah hidupnya untuk sebuah film dokumenter. Dalam sidang virtual di pengadilan Spanyol awal bulan ini, McAfee berpendapat bahwa tuduhan penggelapan pajak di AS bermotif politik, seperti dilaporkan Associated Press. Meski demikian, saat ini John McAfee sudah tidak terafiliasi dengan perusahaan anti malware yang didirikannya itu.

Pendiri software antivirus McAfee, John McAfee ditemukan tewas di sel penjara Spanyol beberapa jam usai pengadilan Spanyol mengabulkan permintaan agar diekstradisi ke Amerika Serikat (AS). John McAfee salah satu pelopor paling terkenal di Silicon Valley, dan sekaligus pelopor dalam penemuan teknologi antivirus yang sekarang digunakan banyak perangkat. Kehidupannya didominasi oleh masalah hukum dan eksploitasi pribadi yang menjadi berita utama.

Sebagian orang mungkin akrab dengan nama “McAfee”, bahkan sebelum mendengar profil tentang John McAfee. Secara korporasi, McAfee adalah salah satu penyedia perangkat lunak antivirus yang paling banyak digunakan untuk PC Windows dan dikreditkan sebagai perusahaan keamanan siber perintis.

Sebagian besar penelitian dikembangkan oleh John McAfee sendiri, yang mendorong perusahaan menjadi terkenal pada tahun 1987 dengan mengembangkan kode yang melindungi komputer dari virus Brain. Virus Brain disebut sebagai virut komputer pertama yang dibuat untuk PC IBM. Perusahaannya, McAfee Associates didirikan pada tahun 1987 dengan harapan dapat memasuki bidang teknologi antivirus yang sedang berkembang.

McAfee menjual sebagian sahamnya di perusahaan pada tahun 1994, dilaporkan seharga US$100 juta atau senilai Rp1,4 triliun (kurs Rp14.446), meskipun kekayaannya turun menjadi sekitar US$4 juta usai krisis keuangan global pada 2007. McAfee dibeli oleh Intel seharga US$7,6 miliar atau senilai Rp109 triliun pada tahun 2010.

Ketika Intel mengganti nama McAfee menjadi Intel Security, McAfee mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada Intel karena membebaskannya dari asosiasi mengerikan itu, dengan perangkat lunak terburuk di planet ini.

Dijual Foto Selfie KTP Agar Bisa Pinjam Online Pakai Nama Orang Lain

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menelusuri dugaan foto selfie KTP diperjualbelikan yang beredar di media sosial (medsos). Kominfo menyebut akan mengambil langkah tegas. “Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait informasi mengenai dugaan penjualan foto selfie KTP secara tidak sah yang beredar di platform media sosial,” kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi kepada wartawan, Jumat (25/6/2021).

“Langkah-langkah tegas akan segera kami lakukan setelah berkoordinasi lebih lanjut baik secara internal, maupun dengan kementerian/lembaga terkait,” imbuhnya. Dedy menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Pelanggaran terhadap sistem elektronik tersebut dapat diberlakukan.

“Kami tegaskan kembali bahwa seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pengamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kominfo mengimbau masyarakat untuk semakin berhati-hati dalam menjaga keamanan data pribadi dengan tidak menyebarkan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, diingatkan pula menjaga keamanan gawai atau perangkat elektronik lain yang digunakan untuk menyimpan data pribadi. “Kami mengajak masyarakat untuk melaporkan temuan konten negatif serta tindakan-tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain di ruang digital melalui aduankonten.id atau kanal-kanal aduan lain yang kami sediakan,” imbuhnya.

Kabar dugaan foto selfie KTP diperjualbelikan sebelumnya beredar di media sosial. Polri turun tangan mengusut informasi itu. “Ya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat diminta konfirmasi, Jumat (25/6). Argo menjelaskan pihaknya sedang mengajukan masalah tersebut untuk segera diselidiki Dittipidsiber Bareskrim Polri. “Kita infokan ke Cyber untuk dilidik,” katanya.

Kabar dugaan foto selfie KTP diperjualbelikan beredar di media sosial. Polri turun tangan mengusut informasi itu.
“Ya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat diminta konfirmasi, Jumat (25/6/2021).
Argo menjelaskan pihaknya sedang mengajukan masalah tersebut untuk segera diselidiki Dittipidsiber Bareskrim Polri.”Kita infokan ke Cyber untuk dilidik,” katanya.

Diketahui, isu kebocoran data penduduk seolah tidak ada habisnya. Belum juga reda kekhawatiran masyarakat terkait kebocoran data BPJS beberapa waktu lalu, kini beredar laporan foto selfie KTP yang diperjualbelikan. Di Twitter, ramai netizen menanggapi cuitan akun @recehvasi yang mengingatkan foto selfie sambil memegang KTP bisa bocor dan disalahgunakan.

“Data dan fotomu bisa dijual oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. WASPADALAH!,” tulisnya seraya menyertakan screenshot foto KTP selfie sejumlah korban yang bagian wajahnya disensor.

Cara Aman Komplain Produk Di Sosmed Tanpa Takut Fitnah dan UU ITE

Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Edmon Makarim mengatakan masyarakat harus berhati-hati dalam menyampaikan keluhan terhadap pelayanan maupun produk perusahaan. Apabila tidak, masyarakat justru bisa terjerat pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau UU ITE khususnya Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Pasal itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut Edmon, pelanggan hendaknya menyampaikan keluhan alias komplain secara langsung kepada pihak pemberi jasa atau penjual. “Harusnya gunakan (hak) komplain dulu. Ternyata kalau hak saya tidak digubris, baru bisa kita eksploitasi dia,” ujarnya dalam diskusi virtual Ngabuburit Consumer Talks, Jumat (23/4). Menurutnya, konsumen sebaiknya menjelaskan kerugian yang dialaminya secara langsung kepada pihak bersangkutan. Penyampaian komplain, lanjutnya, sebaiknya disampaikan dengan baik. “Jadi, lebih baik kita sebagai konsumen ada kewajibannya selesaikan secara patut,” terangnya.

Dekan Fakultas Hukum UI itu mengatakan apabila keluhan sudah disampaikan kepada pihak terkait, maka konsumen bisa menceritakan keluhannya kepada pihak lain. Namun, ia menegaskan sebaiknya keluhan kepada pihak lain itu tidak disampaikan di ruang publik seperti media sosial.

“Jadi, menurut saya hati-hati di sana dan kalau ngomongin orang lain jangan langsung tembak nama, cukup dengan inisial,” jelasnya. Informasi itu disampaikan untuk menanggapi kasus konsumen yang terjerat UU ITE bernama Stella Monica. Ia menjadi tersangka kasus UU ITE usai mengunggah tangkapan layar yang berisi perbincangan dengan teman-temannya soal kualitas pengobatan dan perawatan sebuah klinik kecantikan via media sosial, Instagram.

Stella sendiri merupakan mantan pasien di klinik kecantikan berinisial LV tersebut. Sayangnya, kondisi mukanya memburuk ketika berhenti sementara menggunakan obat dan krim muka dari klinik tersebut. “Terdakwa telah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses dokumen elektronik dengan cara mengunggah screenshot (unggahan) percakapan direct message dengan saksi T, saksi M dan saksi A yang mengarah kepada kegagalan klinik LV dalam menangani pasiennya,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU), Farida Hariani saat membacakan dakwaan, di Ruang Sidang Kartika I Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengaku telah menerima sebanyak 2.181 pengaduan dari konsumen sejak awal tahun sampai 22 April 2021. Jumlah pengaduan itu naik dibandingkan sepanjang tahun lalu yakni 1.372 pengaduan. Ketua Komisi Advokasi BPKN Rolas Sitinjak menuturkan secara total BPKN menerima 5.991 pengaduan sejak 2017 sampai dengan 22 April kemarin. Tren pengaduan konsumen meningkat hampir tiap tahun.

Rinciannya, sebanyak 280 pengaduan di 2017 dan bertambah menjadi 640 di 2018. Kemudian, pada 2019 angka pengaduan mencapai ribuan yakni 1.518 dan 2020 sebanyak 1.372 pengaduan. “Pengaduan yang masuk ke BPKN sejak kami menjadi komisioner sejak 2017 sampai dengan 2021 hampir 6.000,” ujarnya dalam diskusi virtual Ngabuburit Consumer Talks, Jumat (23/4).

Berdasarkan kasusnya, ia menuturkan pengaduan paling banyak berasal dari sektor perumahan sebanyak 2.657 pengaduan. Lalu, disusul sektor jasa keuangan sebanyak 2.142 pengaduan konsumen. “Setengah pengaduan itu lebih dari 45 persen sektor perumahan, ini banyak sekali. Kedua jasa keuangan ini banyak terjadi di asuransi,” imbuhnya.

Lainnya, pengaduan mengenai e-commerce sebanyak 640 kasus, jasa telekomunikasi 102 kasus, dan jasa transportasi 63 kasus. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan konsumen memiliki enam hak berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan.

“Konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan, ketika konsumen gunakan barang maka harus dinyatakan aman, nyaman, dan selamat menggunakan barang itu,” ucapnya. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan. Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.

Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen. Terakhir, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tidak diskriminatif.