Daftar Kutukan Prasasti Nusantara Di Indonesia


Lord Minto yang berani membawa Prasasti Sangguran, entah kebetulan atau memang terkutuk, ternyata bernasib sial. Inilah keadaan rumah keluarga Lord Minto VII di Hawick, Roxburghshire, Skotlandia, sekarang. Rumah itu berjarak sekitar 650 meter dari kawasan padang golf yang luas dan dikelilingi perbukitan di perbatasan Inggris dan Skotlandia. Kondisi prasasti yang dibawa ke sana itu kini sangat memprihatinkan. Permukaannya tertutup lumut dan mengalami pelapukan karena harus menghadapi cuaca ekstrem Skotlandia tanpa pelindung dan perawatan sama sekali dari profesional.

Prasasti itu dapat sampai ke sana karena Letnan Gubernur Jenderal Jawa Sir Thomas Stamford Raffles. Saat berkuasa di sini, ia membawa prasasti tersebut dari Jawa Timur untuk dihadiahkan kepada atasannya, Gubernur Jenderal Lord Minto I—yang bernama lengkap Sir Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound—di India. Maka Prasasti Sangguran dikenal juga dengan nama Batu Minto.

Pada Juni 1813, kapal Matilda yang membawa Batu Minto dari Surabaya melego jangkar di Pelabuhan Kolkata, India. Lord Minto sangat senang. Seperti terungkap dalam suratnya kepada Raffles, ia menyebut prasasti itu pesaing alas patung Peter yang Agung di St Petersburg, Rusia. Begitu senangnya sampai ia menyuruh agar batu asal Jawa itu diletakkan di kampung halamannya, di puncak bukit Minto Craigs, di sebelah utara Sungai Tevoit, Skotlandia.

Namun sebuah tragedi terjadi. Lord Minto tak pernah bisa melihat batu asal Sangguran itu di Skotlandia. Enam bulan setelah menerima batu itu, Lord Minto dicopot dari jabatannya sebagai gubernur jenderal tanpa diketahui sebab-musababnya. Dia pulang ke Inggris dalam keadaan tidak sehat. Ia wafat di Stevenage pada 21 Juni 1814 dalam perjalanan menuju Skotlandia. Letnan Gubernur Jenderal Jawa Sir Thomas Stamford Raffles, yang mengusung Prasasti Sangguran untuk dihadiahkan kepada Lord Minto, ternyata bernasib setali tiga uang.

Setelah pemberlakuan Konvensi London, Agustus 1814, ia ditarik pulang ke Inggris dan digantikan oleh John Fendall. Meski kembali ke Hindia Timur pada 1818 sebagai Gubernur Bengkulu, pada 1823 Raffles dipulangkan lagi. Ia meninggal sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-45, 5 Juli 1826. Sampai sekarang, posisi pasti makamnya di Hendon, Inggris, tidak pernah bisa ditentukan.

Hal serupa terjadi pada Bupati Malang yang bertanggung jawab atas pemindahan tugu tapal batas Desa Sangguran itu, Kiai Tumenggung Kartanegara alias Kiai Ranggalawe. Ia diyakini mulai memerintah pada 1770 dan wafat pada 1820. Namun memori penduduk terhadap Kiai Ranggalawe seperti terhapus. Terbukti, keberadaan situs makam sang Bupati tidak pernah diketahui.

Apakah kematian Lord Minto, Raffles, dan Bupati Malang itu ada kaitannya dengan kutukan tugu tapal batas Desa Sangguran tersebut? Yang jelas, di lokasi situs Punden Sangguran (lebih-kurang 50 meter dari pinggir jalan alternatif Batu-Malang), kini berdiri pondok yang kayunya mulai lapuk. Bagi Dwi Cahyono, arkeolog dan dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Prasasti Sangguran juga memuat pelbagai data lain yang, kendati fragmentaris, sangat penting.

“Prasasti itu, misalnya, bisa sebagai sumber informasi untuk mengetahui sejarah alutsista (alat utama sistem persenjataan) kita di masa lalu,” katanya. Prasasti Sangguran, menurut Dwi, menjadi satu-satunya prasasti di Pulau Jawa yang memberikan informasi adanya wilayah yang dihuni komunitas ahli pembuat logam. Dari prasasti itu didapat informasi bahwa Sangguran adalah desa yang dihuni para pandai besi. “Mereka dianggap berjasa karena telah membuatkan banyak persenjataan dan perkakas rumah tangga yang dibutuhkan kerajaan,” ujar Dwi.

Menurut Dwi Cahyono, arkeolog dan dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, pondok itu dibangun oleh komunitas penghayat kepercayaan saat kampanye pemilihan kepala daerah Kota Batu pada 2012. Mereka, kata Dwi, mengadakan nyadran dan ritual lain untuk menghormati Punden Sangguran atau Punden Mojorejo.

“Ada anggota parlemen Kota Batu yang rajin ke sana untuk bernazar,” ujar Dwi ketika menemani mengunjungi Punden Mojorejo. Setahu Dwi, banyak juga orang dari luar Malang, seperti Surabaya, Kediri, dan Tulungagung, mendatangi Punden Mojorejo mencari berkat di situ. Mereka biasanya membawa sesajen. Maka Pemerintah Kota Batu memutuskan membuat larangan pada papan pengumuman yang didirikan tepat di depan pondok. Inti larangan itu: siapa pun tidak boleh melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya.

“Punden ini mengarah ke timur, menghadap ke Gunung Wukir. Kalau dari posisi Gunung Wukir, Punden Mojorejo berada di sisi baratnya,” kata Dwi, 53 tahun. Menurut dia, dalam Pararaton, yakni kitab yang berisi kisah raja-raja penguasa Pulau Jawa yang ditulis pada 1613 Masehi, Gunung Wukir disebut dengan nama Rabut Jalu, gunung suci tempat orang bersemadi. Ahli epigrafi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Hasan Djafar—yang menerjemahkan isi Prasasti Sangguran di atas—menjelaskan bahwa Desa Sangguran yang dijadikan sima adalah daerah suci yang tak boleh diganggu para patih, wahuta, dan petugas kerajaan, seperti petugas pemungut pajak.

Prasasti ini dibuat atas perintah Raja Mataram Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyah Wawa Sri Wijayalokanamottungga pada 850 Saka atau 928 Masehi. Ditulis dengan aksara Jawa kuno, bagian depan (recto) sebanyak 38 baris, bagian belakang (verso) 45 baris, dan samping (margin) kiri 15 baris. Bagian pembuka (manggala) ditulis dalam bahasa Sanskerta.

“Prasasti Sangguran sangat penting untuk merekonstruksi aspek masyarakat dan kebudayaan pada masa Kerajaan Mataram, sekitar awal abad ke-10,” tutur Hasan. Dalam sejarah Indonesia kuno, prasasti ini merupakan prasasti terakhir Kerajaan Mataram ketika pusat pemerintahan masih berkedudukan di Medang, Jawa Tengah—sebelum dipindahkan ke Tamwlang, Jawa Timur, oleh Sri Maharaja Rake Hino Dyah Sindok Sri Isanawikrama Dharmmotunggadewa. Prasasti ini juga menceritakan pergeseran kekuasaan di antara penguasa Kerajaan Mataram.

Dwi Cahyono, arkeolog di Malang, menduga ahli keris Mpu Gandring juga tinggal di Desa Sangguran. Ken Arok pun memesan keris kepada Mpu Gandring di Desa Sangguran. Berbekal keris itu, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan memperluas pengaruh Tumapel, yang saat itu dikuasai Kerajaan Kediri, sampai ia menghancurkan Kerajaan Kediri dan mendirikan Kerajaan Singosari. Namun, jauh sebelum masa Ken Arok, kata Dwi, Desa Sangguran sudah dikenal Kerajaan Mataram sebagai desa pembuat senjata.

Karena Prasasti Sangguran amat penting, menurut para arkeolog, seharusnya dikembalikan ke Indonesia. Upaya pemulangan Batu Minto itu, kata Peter Carey—sejarawan asal Inggris, pernah digagas Nigel Bullough, Indonesianis asal Inggris yang memiliki nama Jawa Hadi Sidomulyo. Menurut Carey, dia tahu bahwa Bullough melakukan negosiasi pemulangan Prasasti Sangguran sejak 2003.

“Jauh sebelum saya ke sini, Nigel Bullough sudah punya niat bernegosiasi dengan keluarga Lord Minto,” kata Carey . Bullough, yang ditemui di Universitas Surabaya Training Center di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, akhir Maret lalu, menolak memberikan komentar ihwal proses negosiasi pengembalian Prasasti Sangguran dengan keluarga Lord Minto itu. “Case closed. Saya tidak mau bercerita apa pun soal Batu Minto,” ujar Bullough.

Ada nada kekecewaan dalam ekspresi Bullough. Dia sendiri pernah secara rinci membuat laporan mengenai proses negosiasi tim Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lord Minto VII. Laporan yang bersifat rahasia itu dikirimkan Bullough kepada Carey pada 2011 ketika ada rencana membuat acara peringatan 200 tahun Raffles. Laporan itu kemudian tersebar luas.

Dari laporan tersebut terungkap bahwa Bullough mengenal Lord Minto VII dan lantas mengirim surat elektronik yang menjelaskan betapa bernilainya obyek yang diwariskan pendulunya itu, dan memintanya memberikan pertimbangan yang serius atas masa depan benda tersebut. Dijelaskan dalam surat itu bahwa Batu Minto merupakan benda cagar budaya yang dipindahkan dari tempatnya di Indonesia lebih dari 200 tahun lalu. Kehilangan itu sangat disesalkan dan pengembaliannya begitu diharapkan.

Korespondensi berlanjut hingga membuahkan pertemuan. Tim arkeolog dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, yang terdiri atas Sekretaris Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Sri Rahayu Budiarti, Direktur Peninggalan Sejarah dan Purbakala Soeroso, Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur Dukut A. Santoso, dan Nigel Bullough dari Yayasan Nandiswara, berangkat menyambangi batu prasasti itu pada 19 Februari 2006 saat musim semi. Mereka bertemu dengan Lord Minto VII di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris di London.

Hari Untoro Drajat, yang menjabat Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala ketika itu, membenarkan kabar bahwa pihaknya membentuk tim. Menurut Hari, ia mendapat laporan tentang keberadaan Prasasti Sangguran itu dari Bullough. “Saya minta Kepala Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, Pak Dukut, ikut serta untuk melihat kemungkinan mengangkut prasasti itu,” ujarnya.

Mantan Direktur Peninggalan Sejarah dan Purbakala Soeroso masih mengingat jelas keberangkatan mereka ke London. “Kami ke sana untuk memastikan apa yang disampaikan Pak Nigel Bullough, yang sudah lama melakukan pendekatan, dan apakah Lord Minto VII bersedia mengembalikan,” katanya.

Menurut Soeroso, dalam pertemuan di KBRI pada siang hari 21 Februari 2006 itu, Lord Minto VII menyatakan tak berkeberatan melepas prasasti tersebut. Namun ia mengingatkan perlunya persetujuan dewan pengawas (trustees), yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang dimilikinya. Berdasarkan konsultasi dengan beberapa pihak, termasuk British Museum dan Victoria and Albert Museum,Lord Minto VII menginginkan kompensasi atas Prasasti Sangguran yang dimilikinya.

Singkatnya, pengembalian itu tidak gratis. Hari Untoro menegaskan, sejak awal, tim yang diberangkatkannya disiapkan untuk tidak membayar atau memberikan kompensasi. Alasannya, jika membayar kompensasi, itu berarti mereka mengakui barang tersebut milik si pemegang prasasti. Hari juga mengatakan pemerintah menyiapkan skenario. Bila Lord Minto VII mau mengembalikan prasasti tersebut secara cuma-cuma, pemerintah melalui Duta Besar Indonesia untuk Inggris saat itu, Marty Natalegawa, akan memberikan penghargaan kepadanya. Juga biaya akomodasi di Indonesia jika bangsawan itu ingin melihat tempat untuk meletakkan prasasti tersebut. “Itu kami juga siap,” ujar Hari.

Tapi Lord Minto VII menolak. Karena itu, diupayakan jalan lain melalui pendekatan personal. Pemerintah, kata Hari, lalu meminta bantuan Hashim Djojohadikusumo, pengusaha yang punya hobi mengoleksi benda kuno. “Kami memang minta bantuan beliau mendekati Lord Minto lagi. Karena Minto tetap minta kompensasi, ya, tidak negosiasi lagi,” ujar Hari. Hashim, kata Hari, juga siap membantu ongkos pemulangan dan konservasi prasasti itu.

Menurut Peter Carey, Lord Minto VII banyak mendapat bisikan orang di sekelilingnya tentang harga prasasti bila diukur dengan harga lelang. “Mula-mula prasasti itu ditawarkan 50-70 ribu pound sterling,” ujarnya. Kemudian harga penawarannya berubah karena para pembisik Lord Minto VII menyebutkan, jika dilempar ke pasar lelang Amerika, prasasti itu bisa bernilai US$ 500 ribu. “Bisikan ini membuat Minto merasa akan ditipu jika melepasnya dengan nilai 50 ribu pound sterling,” kata Carey.

Pribadi Sutiono, mantan Kepala Fungsi Penerangan KBRI London, membenarkan, pada awalnya Lord Minto tidak minta apa-apa, tapi kemudian berubah karena hartanya dalam penguasaan family trustees. “KBRI berkeberatan memberikan kompensasi, karena itu warisan nasional kita,” ujarnya. Pribadi mengatakan KBRI menghentikan negosiasi pada 2006. Soal negosiasi yang dilakukan pengusaha Hashim setelah itu, Pribadi mengatakan tak mengetahuinya. KBRI dan Departemen Luar Negeri tidak pernah diajak berunding lagi. “Seutuhnya itu antara keluarga Lord Minto dan tim Pak Hari karena KBRI sudah kadung mutung dengan negosiasi kompensasi.”

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan mengaku mengetahui perihal Batu Minto dan pengiriman tim negosiasi ke Skotlandia. Tapi dia mengatakan belum membaca laporannya. “Mereka minta dibayar mahal, tapi saya tidak tahu berapa banyak,” ujarnya. Dia juga mengatakan upaya membawa pulang prasasti itu harus tetap melalui jalur diplomasi negara. Jika ada pihak swasta atau pribadi yang akan membantu, Kacung mempersilakan, “Asalkan (prasasti tersebut) tidak dimiliki oleh pribadi itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s