Daftar Bandara Udara Di Indonesia Yang Rawan Bencana Tsunami


Pembangunan infrastruktur vital di Indonesia belum memperhitungkan risiko bencana alam. Selain rencana pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Pantai Glagah, Kulonprogo, yang berada di zona tsunami, 16 bandara lain juga rentan terdampak bencana alam. ”Enam belas bandara di zona rentan tsunami dan tidak menunjukkan upaya pengurangan risiko bencana,” kata Abdul Muhari, peneliti Indonesia di International Research Institute of Disaster Science (IRiDES), di Jakarta, Minggu (15/6/2014).

Penelitian Muhari, ke-16 bandara rentan terdampak tsunami itu di antaranya Bandara Binaka Gunungsitoli (Pulau Nias), 800 meter dari pantai. Bandara Internasional Minangkabau (Padang) berjarak 500 meter dari pantai. Bahkan, Bandara Ngurah Rai (Bali) dan Bandara Ende (Flores) persis di tepi pantai (lihat tabel).

Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa dan Tsunami Indonesia menunjukkan, lokasi sejumlah bandara rentan terdampak tsunami. Nias dilanda gempa besar pada 2005 disusul tsunami. Padang berpotensi tsunami dari gempa di Subduksi Mentawai karena tumbukan lempeng Eurasia dengan Australia. Adapun Bali dan Ende terancam tsunami dari zona subduksi tumbukan lempeng Eurasia dengan Australia.

Banyaknya obyek vital di zona bencana itu, menurut Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan, menunjukkan, pengurangan risiko bencana belum jadi arus utama pembangunan nasional. ”Setiap pembangunan fasilitas publik seharusnya diarahkan di wilayah aman dari bencana untuk menghindari korban jiwa dan kerugian,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, rencana lokasi bandara baru Yogyakarta di Pantai Glagah berpotensi dilanda tsunami setinggi hingga 9 meter. Pemerintah berencana membangun tanggul di pinggir pantai untuk menanggulangi tsunami (Kompas, 12/6/2014). Solusi pembangunan tanggul itu dinilai sejumlah ahli tsunami, seperti Widjo Kongko dan Gegar Prasetya, tidak akan efektif. Menurut Muhari, tak ada satu jenis struktur pun yang secara sempurna menahan tsunami jika ketinggiannya 5 meter lebih. ”Satu-satunya jalan kombinasi dari beragam infrastruktur,” kata dia.

Dampak ikutan
Selain dampak langsung yang bisa melumpuhkan bandara, menurut Muhari, yang perlu diwaspadai adalah dampak ikutan pembangunan obyek vital. Pembangunan infrastruktur, seperti bandara, akan menarik aktivitas ekonomi sampai radius minimal 2,5 km dari bandara. Jika ada bandara baru, akan ada hotel baru, disusul permukiman, pasar, hingga supermarket.

”Jika itu terjadi, pembangunan tanggul pantai yang ditujukan melindungi bandara akan sia-sia. Sebab, aktivitas masyarakat akan tersebar di sepanjang pantai yang tak terlindungi,” kata Muhari. Perkembangan berbeda ditunjukkan di Sendai, Jepang. Meskipun Bandara Sendai diterjang tsunami 2011, bandara tak akan dipindah. Namun, masyarakat dan aktivitas ekonomi di sekitar bandara direlokasi. Setelah tsunami Sendai, Jepang mengosongkan area sekitar yang rentan tsunami dari hunian. ”Tersisa bandara saja,” kata dia.

Pengurangan risiko bencana belum menjadi dasar pembangunan. Proyek-proyek vital dan berskala besar justru dibangun di zona rentan, misalnya rencana pembangunan bandara internasional di Kulon Progo, DI Yogyakarta, di lokasi yang berpotensi dilanda tsunami hingga 9 meter. Rahman Hidayat, Kepala Balai Pengkajian Dinamika Pantai-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP-BPPT), di Yogyakarta, Senin (9/6/2014), mengatakan, belajar dari tsunami Jepang tahun 2011, landaan tsunami bisa merusak, bahkan melumpuhkan bandara di kota Sendai. ”Karena itu, pembangunan obyek vital, seperti bandara baru Yogyakarta, sejak awal seharusnya memperhitungkan risiko tsunami,” kata dia.

Peneliti tsunami dari BPDP-BPPT, Widjo Kongko, mengatakan, berdasarkan kajian, rencana lokasi bandara baru Yogyakarta di Pantai Glagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo, berpotensi dilanda tsunami dengan ketinggian hingga 9 meter. Kajian itu memang belum spesifik di lokasi tapak bandara baru itu, tetapi dilakukan terkait rencana pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara) di pantai Yogyakarta yang membentang sepanjang 115 kilometer.

”Kajian kami, mulai dari sisi timur Sungai Bogowonto di perbatasan Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo hingga Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul termasuk daerah rentan gempa dan tsunami,” kata Widjo. Potensi gempa yang bersumber di zona tumbukan lempeng di selatan Jawa itu bisa mencapai Mw 8,5. Dengan kekuatan itu, tsunami yang dibangkitkan bisa setinggi 9 meter di pantai dan menjalar ke daratan hingga sekitar 500 meter.

”Pengalaman di Aceh menunjukkan, tsunami bisa menghancurkan jalan lintas di pesisir barat sehingga melumpuhkan transportasi dan pengiriman logistik saat bencana. Karena itu, selain bandara baru, rencana proyek jalan lintas selatan Jawa juga seharusnya memperhitungkan faktor tsunami,” ungkap dia.

Menurut Rahman, instansinya sebenarnya sudah membuat peta bahaya tsunami di pantai selatan Yogyakarta dan diterbitkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul, kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi. ”Namun, peta bahaya ini sepertinya belum jadi dasar tata ruang daerah,” ujar dia.

Menurut dia, kalaupun sejumlah infrastruktur vital itu tetap dibangun pada zona rentan tsunami, harus ada rekayasa untuk mengurangi dampaknya. ”Paling mudah memang proyek dibangun di lokasi aman, tetapi kalaupun ngotot di sana, bisa dengan meninggikan tapaknya (elevated infrastructures). Rekayasa tentu dengan kajian khusus dan mendalam, sayangnya sampai sekarang tidak dilakukan karena persoalan risiko bencana ini tak jadi pertimbangan,” kata dia.

Abaikan risiko
Implementasi peta rawan bencana ke dalam tata ruang, menurut Rahman, hingga saat ini masih bermasalah. Kondisi itu menyebabkan banyak proyek fisik yang dibangun justru berada pada zona bahaya. ”Padahal, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, khususnya Pasal 31, sudah menyebutkan tentang kewajiban perlindungan terhadap tsunami,” kata dia.

Widjo mengatakan, untuk proyek-proyek infrastruktur yang telah telanjur dibangun pada masa lalu, kebanyakan proyek memang berada di zona bahaya. Namun, beberapa proyek baru ternyata juga berada pada zona tsunami, misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap, Jawa Tengah.

”PLTU Cilacap ini dibangun di kanan-kiri Sungai Serayu. Padahal, dari kajian kami, area ini bisa dilanda tsunami hingga 12 meter. Saya sudah pernah beberapa kali diskusi dengan pemda Cilacap dan mengundang pihak PLTU, tetapi tetap saja soal risiko bencana ini tidak diperhitungkan,” ucap dia.

Beberapa contoh lain proyek yang berada pada zona rentan gempa dan tsunami adalah pembangunan tempat wisata dan pelabuhan di Pacitan, Jawa Timur, serta proyek tol laut Bali yang belum lama ini beroperasi. ”Sampai saat ini belum ada proyek pemerintah yang memasukkan variabel pengurangan risiko bencana tsunami. Kalau proyek swasta justru sudah, misalnya perusahaan minyak dan smelter. Swasta lebih peduli karena investasi jangka panjang, lalu ada kepentingan asuransi yang mensyaratkan proyek itu sudah memperhitungkan risiko tsunami,” ujar Widjo

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s